PALANGKA RAYA – Pimpinan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti agenda retret nasional yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini diikuti sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah dan bertujuan memperkuat integritas kepemimpinan serta menyelaraskan visi pembangunan nasional di seluruh wilayah.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, hadir mewakili unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam forum strategis tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi ruang penting bagi para pimpinan legislatif untuk bertukar gagasan dan pengalaman terkait tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Ansyari, peran legislatif memiliki posisi krusial dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ansyari, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, berbagai materi yang disampaikan selama retret, mulai dari wawasan kebangsaan hingga penguatan kepemimpinan, memiliki nilai strategis dalam mendukung sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ansyari menegaskan, keselarasan kebijakan menjadi faktor penting untuk menghindari tumpang tindih program yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan di daerah.
“Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Selain sebagai forum diskusi, kegiatan retret ini juga memberikan pembekalan komprehensif bagi pimpinan DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa pembekalan ini dirancang untuk membentuk pemimpin daerah yang memiliki karakter negarawan serta mampu mengimplementasikan visi pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa penguatan kapasitas pimpinan daerah menjadi langkah penting dalam mendukung target besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui kegiatan ini, para pimpinan legislatif diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam menjalankan tugas pengawasan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Sinergi yang terbangun antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah, sekaligus menjaga stabilitas nasional secara berkelanjutan. (Red/Adv)
