KASONGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10, sekaligus memberikan catatan penting saat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2024.
Juru bicara Fraksi PKB, Alfriyano, menyampaikan sikap tersebut dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di DPRD Katingan, Rabu (13/8/2025).
“Fraksi PKB sepakat menerima LPj APBD 2024, tetapi dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Ia menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, baik terkait anggaran 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Alfriyano, laporan penyelesaian catatan tersebut harus disampaikan kepada DPRD agar menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Fraksi PKB juga meminta agar target pendapatan dirancang dengan mempertimbangkan potensi riil, serta memaksimalkan pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaannya.
Tak hanya itu, pemberian hibah diminta untuk diatur melalui regulasi khusus, sehingga lebih jelas mekanismenya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi juga menekankan agar belanja pegawai dihitung secara transparan, sesuai kebutuhan nyata, bukan sekadar rutinitas.
Selain itu, program SOPD diingatkan agar selaras dengan RPJMD, sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan konsisten dengan rencana jangka menengah.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD berbasis digital untuk memperkuat transparansi dan efisiensi,” pungkas Alfriyano. (Red/Okta)
