PALANGKARAYA – Dalam pidato penyampaian visi dan misi pemerintahan periode 2025–2030, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menekankan pentingnya transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik yang inklusif. Agenda ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kota Palangka Raya yang digelar belum lama ini.
Menurut Fairid, langkah besar ini merupakan jawaban atas tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, serta efisien. Ia menegaskan bahwa tata kelola berbasis teknologi akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan ke depan.
“Kita ingin membangun birokrasi yang lincah, digital, dan dekat dengan rakyat. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif,” kata Fairid dalam pidatonya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pelayanan publik, menurutnya, harus dirancang untuk menjangkau masyarakat dari semua latar belakang, termasuk kelompok rentan, minoritas, dan masyarakat di wilayah pinggiran.
Fairid menginginkan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan. Setiap kebijakan dan program, lanjutnya, harus memperhitungkan keberagaman kondisi sosial dan budaya yang ada di Kota Palangka Raya.
“Pemerintahan ke depan akan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Kami ingin menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Transformasi digital ini juga akan diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. Fairid menyatakan bahwa kualitas aparatur menjadi kunci utama dalam suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang diusung.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan tetap menjadi prioritas. Fairid menegaskan bahwa seluruh proyek pembangunan akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pelestarian kearifan lokal yang menjadi ciri khas Kota Palangka Raya.
“Kami akan terus menjaga identitas budaya lokal di tengah laju pembangunan. Digitalisasi tidak boleh menghapus jati diri kita,” ujarnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, Fairid berharap Kota Palangka Raya mampu menjadi kota yang cerdas, manusiawi, dan adaptif menghadapi era baru.
“Masyarakat harus menjadi pusat dari semua pelayanan. Pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani,” tandas Fairid. (Red/Adv)
