PALANGKARAYA – Guna memperkuat prinsip good governance, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Plt Sekda Leonard S Ampung memimpin jalannya audiensi penyampaian hasil pengawasan BPKP di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (24/4/2025).
Membacakan sambutan Gubernur, Leonard menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, terutama melalui pengawasan internal yang dilakukan secara profesional oleh APIP.
“Oleh karena itu, kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu menjadi perhatian kita bersama untuk selalu melakukan pembenahan internal, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) internal maupun eksternal,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Ia mengatakan bahwa peran APIP, termasuk BPKP dan Inspektorat Provinsi, sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mampu memberikan nilai tambah dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Leonard menambahkan, laporan pengawasan atas kegiatan semester II tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025 harus menjadi dasar pembenahan tata kelola, serta dijadikan referensi untuk peningkatan kualitas manajemen risiko dan efektivitas program.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memetakan dan mengendalikan risiko agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam penilaiannya, Leonard menyampaikan bahwa capaian SPIP dan indeks-indeks terkait menunjukkan praktik pengendalian internal yang cukup baik meskipun masih perlu peningkatan pada dokumentasi evaluasi.
“Hal ini harus terus dibenahi dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” tandas Leo. (Red/Adv)
