Palangka Raya Masuk Kota Percontohan Antikorupsi 2026, Raih Nilai 92,9 Kategori Istimewa

banner 728x90

PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya mencatatkan capaian membanggakan dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam Penilaian Program Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026, Palangka Raya berhasil memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa dan ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan antikorupsi tahun 2026.

Bacaan Lainnya

Capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus momentum untuk terus meningkatkan integritas aparatur, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, hadir mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Linae, Pemprov mengapresiasi pelaksanaan program Ber-Aksi sebagai instrumen evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah daerah. Program ini dinilai memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Gubernur juga mengingatkan agar hasil penilaian tidak semata-mata dijadikan kebanggaan atas capaian skor, melainkan menjadi landasan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Komitmen antikorupsi perlu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pengambilan kebijakan, hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Penilaian ini hendaknya menjadi momentum untuk terus mengevaluasi dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan, sehingga integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi tercermin dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.

Palangka Raya sebagai ibu kota Kalteng juga memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjadi contoh bagi kabupaten lain. Upaya membangun pemerintahan berintegritas harus diiringi pembenahan pada sektor strategis, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, serta manajemen ASN.

Pembenahan di sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan pelayanan pemerintah berjalan sesuai aturan serta kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi dari KPK RI, Aris Arham, menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemprov Kalteng dan Pemko Palangka Raya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil penilaian, Palangka Raya meraih nilai 92,9 dengan kategori istimewa dan masuk dalam penetapan Kabupaten/Kota percontohan Antikorupsi Tahun 2026. Hasil tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih.

Ke depan, predikat tersebut diharapkan dapat diikuti dengan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah semakin meningkat. (adv)

+ posts
banner 728x90

Pos terkait