PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Pertamina Area Kalimantan Tengah, dan seluruh pimpinan SPBU di Kota Palangka Raya menyepakati sejumlah langkah strategis guna memastikan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, SE, dalam rapat koordinasi penanganan distribusi BBM yang digelar baru-baru ini. Fokus utama pembahasan ialah menjamin stok BBM tetap tersedia serta mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Dalam rapat tersebut, Pertamina Area Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan pasokan BBM untuk Kota Palangka Raya berada dalam kondisi aman. Bahkan, distribusi BBM disebut akan ditingkatkan hingga mencapai 205 kiloliter per hari guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pertamina akan membanjiri dan menjamin stok BBM sebanyak 205 KL per hari,” kata Fairid dalam hasil kesepakatan rapat tersebut, baru-baru ini.
Selain memastikan stok, pemerintah bersama pihak SPBU juga menyepakati penyesuaian jam operasional SPBU di wilayah Kota Palangka Raya. Seluruh SPBU akan mulai beroperasi sejak pukul 06.00 WIB hingga 01.00 WIB guna memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, SPBU Kilometer 12 dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh. Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan menambah tiga SPBU di kawasan pusat kota yang beroperasi 24 jam, sehingga nantinya terdapat empat SPBU yang melayani masyarakat tanpa henti.
“Jam operasional seluruh SPBU mulai pukul 06.00 sampai 01.00 WIB. Untuk SPBU Km 12 buka 24 jam dan akan ditambah lagi tiga SPBU di pusat kota sehingga ada empat SPBU yang buka 24 jam,” ujarnya.
Guna mempercepat pelayanan pengisian BBM, seluruh pimpinan SPBU diwajibkan memaksimalkan penggunaan dispenser pada setiap pompa pengisian. Langkah tersebut juga disertai penempatan petugas di masing-masing dispenser agar proses antrean berjalan lebih cepat dan tertib.
Di sisi lain, pengaturan lalu lintas serta pengawasan di lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama pihak terkait. Langkah itu dilakukan untuk memastikan situasi di sekitar SPBU tetap aman, lancar, dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan.
Dalam kesepakatan tersebut juga ditegaskan bahwa tidak ada pembatasan pengisian BBM bagi masyarakat. Pemerintah memastikan masyarakat dapat membeli BBM sesuai kebutuhan tanpa kekhawatiran adanya pembatasan distribusi.
Kebijakan penggunaan barcode juga mengalami penyesuaian sementara. Untuk kendaraan roda dua yang menggunakan Pertalite tidak lagi diwajibkan menggunakan barcode. Sementara kendaraan roda empat masih tetap menggunakan barcode hingga kondisi kembali normal.
“Roda dua pengguna Pertalite tidak menggunakan barcode. Sedangkan roda empat tetap menggunakan barcode sampai kondisi normal kembali,” katanya.
Pemerintah Kota Palangka Raya juga mengajak media sosial dan masyarakat untuk ikut menyosialisasikan kondisi stok BBM yang dipastikan aman dan melimpah. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah kepanikan masyarakat akibat informasi yang tidak benar terkait distribusi BBM.
Melalui sejumlah langkah dan kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap pelayanan distribusi BBM dapat berjalan lebih optimal, antrean kendaraan berkurang, serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Pemerintah juga meminta seluruh pihak mendukung upaya bersama demi menjaga situasi tetap kondusif di Kota Palangka Raya. (Red)
