PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong didampingi Wakil Ketua II M Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi, serta dihadiri anggota dewan dan unsur Forkopimda di lingkup Pemprov Kalteng.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo yang hadir mewakili Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa LKPj merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah sekaligus instrumen evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Melalui LKPj ini, kami menyampaikan capaian kinerja sekaligus membuka ruang evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Edy.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi awal periode kepemimpinan 2025–2030 yang difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan serta kesinambungan berbagai program prioritas daerah.
Sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif. Indeks Pembangunan Manusia tercatat meningkat menjadi 74,86, angka kemiskinan menurun menjadi 4,94 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,97 persen, serta pertumbuhan ekonomi mencapai 4,80 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 mencapai Rp7,21 triliun atau 90,26 persen dari target, yang mencerminkan kinerja pengelolaan fiskal yang cukup baik.
Selain itu, berbagai program strategis terus dijalankan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kartu Huma Betang Sejahtera melalui bantuan pendidikan, jaminan kesehatan dengan cakupan JKN yang telah melampaui 100 persen, pembentukan Koperasi Merah Putih, serta pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi.
Peningkatan infrastruktur, khususnya jalan, juga menjadi fokus untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Edy menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pihak menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kalteng,” tegasnya.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi DPRD terhadap kinerja Pemprov Kalteng.
Melalui pembahasan LKPj, diharapkan lahir rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat ke depan. (*)
