PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DPPKBPA3PM menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor sebagai langkah strategis dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, serta persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan ini berlangsung di Aula Peteng Karuhei II, baru-baru ini.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas sistem pencegahan, serta memperluas jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Palangka Raya,” kata Arbert, baru-baru ini.
Ia menerangkan bahwa kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terukur.
Menurutnya, dampak jangka panjang dari berbagai peristiwa tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup korban hingga ketahanan keluarga.
Karena itu, ia menilai pentingnya memperkuat sinergi agar layanan perlindungan semakin responsif dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Melalui forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas lembaga layanan dan memperluas cakupan program perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai lini pelayanan masyarakat,” sambung Arbert.
Ia menegaskan bahwa penguatan kebijakan perlindungan akan terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur dan optimalisasi regulasi.
Layanan terpadu berbasis masyarakat pun diperkuat agar mekanisme penanganan dapat berjalan lebih cepat dan terstruktur.
Arbert mengatakan jejaring antarlembaga harus terus dikembangkan untuk memastikan setiap layanan dapat diakses kelompok rentan.
Acara ini turut dihadiri UPPA Polresta, TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan, serta para kepala perangkat daerah dan tokoh masyarakat.
“Kami berharap kerja bersama ini menghasilkan percepatan dalam peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak,” tandas Arbert. (Red/Adv)
