PALANGKARAYA – Strategi pelestarian orangutan di Indonesia memasuki babak baru dengan digelarnya Orangutan Regional Meeting di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Forum ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan kebijakan nasional konservasi orangutan yang tengah digodok Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik, Nunu Anugrah, menegaskan bahwa pembaruan data dan evaluasi strategi konservasi menjadi agenda prioritas dalam pertemuan ini.
“Melalui forum ini, kita ingin melihat sejauh mana upaya konservasi orangutan yang telah dilakukan, baik dari sisi kawasan maupun langkah-langkah perlindungannya,” ujar Nunu, Senin (23/6/2025).
Ia mengatakan bahwa hasil dari forum ini akan dijadikan referensi penting dalam menyusun proyeksi populasi orangutan, mengidentifikasi kebutuhan perlindungan, serta menyusun kebijakan berbasis bukti untuk tahun-tahun mendatang.
Upaya ini telah dimulai sejak tahun lalu di wilayah Sumatera, khususnya pada orangutan Tapanuli, dan kini diperluas ke seluruh Kalimantan sebagai bagian dari evaluasi nasional terhadap dokumen SRAK 2016.
Selain itu, pemerintah juga tengah merampungkan penyusunan dokumen PHVA terbaru yang akan menjadi dasar ilmiah dalam konservasi jangka panjang.
Nunu menekankan bahwa konservasi orangutan tidak bisa hanya bergantung pada kerja pemerintah, melainkan harus inklusif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan bahwa tantangan konservasi menyentuh banyak kawasan, termasuk hutan produksi dan area penggunaan lain yang secara hukum tidak masuk wilayah konservasi.
Kondisi tersebut, katanya, membuat kolaborasi lintas sektor menjadi satu-satunya cara agar pelestarian orangutan bisa lebih efektif dan menjangkau lebih luas.
“Meski kami punya kapasitas teknis, itu tidak cukup. Konservasi butuh keterlibatan semua pihak masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah daerah agar penyelamatan orangutan bisa berkelanjutan dan inklusif,” tandas Nunu. (Red/Adv)
