JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi aktif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang digelar belum lama ini di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, dengan mengusung semangat sinergi pusat dan daerah.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, yang hadir mendampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, menyebut forum tersebut sebagai ruang penting untuk menyatukan visi pembangunan antara level pusat dan daerah, terutama dalam konteks peningkatan pelayanan publik.
RDP yang dihadiri oleh perwakilan dari 13 pemerintah daerah serta Kementerian Dalam Negeri ini membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tata kelola BLUD, mekanisme penyaluran dana transfer, dan penguatan manajemen ASN di daerah.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam membahas isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keikutsertaan Kalimantan Tengah menunjukkan kesiapan kami dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan profesional,” ujar Leonard, belum lama ini.
Leonard menegaskan bahwa kolaborasi dan keterbukaan antarlembaga sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel, apalagi di tengah dinamika perubahan kebijakan nasional yang cepat.
Menurutnya, RDP juga menjadi wadah strategis bagi daerah dalam mengungkap hambatan dan menyuarakan kebutuhan spesifik yang mungkin belum terakomodasi secara optimal dalam kebijakan nasional.
Isu implementasi BLUD yang menjadi tumpuan dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan turut disoroti, mengingat peran krusialnya dalam menjangkau masyarakat luas.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing,” tandas Leonard. (Red/Adv)
