PALANGKARAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, baru-baru ini.
Dalam arahannya, Fairid menyampaikan bahwa paradigma pembangunan ke depan harus diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat konkret dalam jangka panjang.
“Program yang kita susun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki nilai manfaat yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya penentuan prioritas pembangunan secara selektif, terutama dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, tidak semua kegiatan harus memperoleh alokasi secara merata, melainkan harus disesuaikan dengan tingkat urgensi dan dampak sosialnya.
“Kita harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan, agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk hal-hal yang berdampak besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Fairid berharap Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini dapat menjadi forum yang efektif untuk menyepakati program prioritas yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Musrenbang, katanya, merupakan titik awal dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang terukur dan berkeadilan.
Ia menambahkan, penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran tidak hanya menuntut keterlibatan perangkat daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan yang kita buat,” tandas Fairid. (Red/Adv)
