PALANGKARAYA – Kalangan legislatif kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih serius dalam mengurus bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti warga miskin, lansia, dan difabel. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kalteng, Pipit Setyorini.
“Masih banyak kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tapi belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah,” kata Pipit saat ditemui di kantor dewan, Kamis (28/02/2025).
Ia menyoroti bahwa kendala utama dalam distribusi bantuan sering kali terletak pada pendataan yang belum sempurna. Akibatnya, tidak sedikit warga yang seharusnya menerima bantuan justru terabaikan.
“Pendataan harus diperbaiki. Tanpa data yang akurat, program tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Pipit juga menilai bahwa nilai bantuan yang diberikan harus realistis dan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Inflasi dan kenaikan harga bahan pokok menjadi faktor penting dalam menentukan besaran bantuan.
“Kalau nilainya tidak sesuai dengan kebutuhan harian, bantuan itu hanya bersifat simbolik dan tidak menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Ia mengusulkan agar program bantuan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dalam bentuk keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang bisa meningkatkan kemandirian penerima.
“Misalnya pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas atau lansia yang masih mampu bekerja. Itu akan jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang,” jelasnya.
Pipit mengatakan bahwa penanganan kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam pembangunan sosial. Ia berharap pemerintah dapat menjadikan hal ini sebagai kebijakan utama.
“Kesejahteraan bukan hanya untuk mereka yang kuat secara ekonomi, tapi juga untuk yang lemah dan terpinggirkan,” tegasnya.
Ia meminta semua pihak untuk bergotong-royong membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adil. Menurutnya, rasa kemanusiaan dan empati harus menjadi dasar kebijakan sosial.
“Kita harus hadir untuk mereka yang paling membutuhkan,” tandas Pipit. (Red/Adv)
