BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pihak swasta. Hal ini tampak saat Wakil Bupati Khristianto Yudha memimpin mediasi antara warga Desa Bintang Ara dengan PT. BPM di Aula Kantor Bupati Barsel.
Pertemuan yang berlangsung terbuka dan konstruktif ini dihadiri jajaran pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta manajemen perusahaan.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa mediasi merupakan ruang dialog yang mengedepankan solusi, bukan konfrontasi.
“Pemkab hadir sebagai penengah untuk memastikan komunikasi berjalan baik dan keputusan yang diambil saling menguntungkan,” kata Khristianto, belum lama ini.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selalu berupaya agar investasi yang masuk di Barsel sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Pj Sekda Ita Minarni mengingatkan pihak perusahaan agar senantiasa melapor kepada Pemkab ketika beroperasi di wilayah Barsel guna menghindari persoalan administratif dan sosial.
“Koordinasi itu penting agar kegiatan perusahaan bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan,” jelas Ita.
Dalam forum tersebut juga dibahas pengelolaan lahan seluas 50 hektare yang menjadi sumber aduan warga dan akan disesuaikan kembali secara musyawarah.
PT. BPM diberi waktu dua minggu untuk mengadakan rapat internal sebelum kembali duduk bersama pemerintah dan masyarakat pada 21 Oktober 2025.
“Mediasi ini bukan akhir, melainkan awal menuju kesepahaman bersama demi kesejahteraan warga dan kelangsungan investasi,” pungkas Khristianto. (Red/Via)
