SUKAMARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperluas penerapan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah pedesaan melalui kegiatan Pasca Inkubasi Desa EKI di Desa Sungai Bundung, Kabupaten Sukamara, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, perwakilan masyarakat, TPAKD Kabupaten Sukamara, PT BPD Kalimantan Tengah, BPR Artha Sukamara, serta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun, dengan tujuan memperkuat akses keuangan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Diskusi dan dengar pendapat yang digelar dalam kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait kebutuhan dukungan keuangan dan pemasaran hasil produksi perikanan agar dapat menembus pasar yang lebih luas.
OJK bersama TPAKD berharap melalui sinergi lintas sektor ini, desa-desa di Kalimantan Tengah dapat semakin berdaya secara ekonomi dan memiliki sistem inklusi keuangan yang lebih kokoh.
Kepala Desa Sungai Bundung, Ahmad Saini, mengatakan bahwa kehadiran program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam hal peningkatan akses keuangan maupun penguatan kapasitas usaha.
“Melalui program ini, masyarakat kami tidak hanya mendapatkan akses layanan keuangan, tetapi juga dukungan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Kami berharap langkah ini terus diperkuat agar desa semakin mandiri dan produktif,” kata Ahmad, Rabu (8/10/2025).
Sementara Deputi Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada, menyebut kesinambungan program pasca inkubasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan manfaat inklusi keuangan.
Ia menjelaskan bahwa OJK berkomitmen untuk terus mendukung desa agar mampu mengelola layanan keuangan dengan baik dan memanfaatkannya bagi kegiatan ekonomi produktif.
Bupati Sukamara melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yofi Yudistira, menuturkan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan seluruh pihak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok desa.
“Program ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Kami percaya, akses keuangan yang lebih mudah akan membuka peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa,” tandas Yofi. (Red/Adv)
