PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menargetkan seluruh desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet dapat menikmati akses internet paling lambat pada minggu pertama Agustus 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam meningkatkan layanan digital, khususnya melalui program HUMA BETANG.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa hingga 30 Juni 2025, sebanyak 202 perangkat internet Starlink telah aktif di desa/kelurahan. Sementara itu, 18 perangkat belum aktif dan 149 perangkat lainnya masih dalam proses distribusi.
“Kita berupaya agar semua perangkat aktif dan berfungsi maksimal pada awal Agustus mendatang. Akses internet yang merata menjadi kunci utama percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Rangga dalam rapat bersama Diskominfo kabupaten/kota se-Kalteng pada Selasa (1/7/2025).
Pemerintah Lakukan Tahapan Bertahap Hingga Akhir Tahun
Rencana penyediaan sarana internet dilakukan secara bertahap:
- Mei 2025: Pendataan desa/kelurahan blankspot;
- Mei–Agustus 2025: Tahap 1 distribusi dan instalasi perangkat;
- Juni–Agustus 2025: Pendataan tambahan lokasi prioritas;
- September–Desember 2025: Tahap 2 distribusi perangkat;
- Tahun 2026: Monitoring dan evaluasi.
Selain itu, Pemprov Kalteng telah mengajukan penambahan 500 perangkat Starlink melalui APBD Perubahan 2025 yang akan dialokasikan untuk sekolah, Posyandu, Posbindu, dan fasilitas publik lainnya.
Sebaran Blankspot: 376 Desa/Kelurahan di 12 Wilayah
Berdasarkan surat Diskominfosantik Prov. Kalteng tertanggal 16 Mei 2025, sebanyak 376 desa/kelurahan di Kalteng masih tergolong blankspot. Wilayah ini mencakup:
- Barito Selatan: 27 desa;
- Barito Timur: 39 desa;
- Gunung Mas: 50 desa;
- Kapuas: 35 desa;
- Katingan: 34 desa;
- Kotawaringin Barat: 16 desa;
- Kotawaringin Timur: 14 desa;
- Lamandau: 45 desa;
- Murung Raya: 44 desa;
- Pulang Pisau: 6 desa;
- Seruyan: 55 desa;
- Kota Palangka Raya: 11 kelurahan.
Akses Jalan dan SDM Jadi Tantangan Distribusi
Meski program terus digenjot, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Mulai dari akses jalan yang sulit dijangkau, minimnya transportasi, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan perangkat internet.
Beberapa lokasi bahkan menolak bantuan perangkat karena belum siap secara teknis atau administratif.
Rangga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapi data dan mempercepat pendistribusian perangkat.
“Data yang akurat dan kerja sama lintas wilayah sangat diperlukan agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tutup Rangga. (*)
