BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, di Palangka Raya, Selasa (17/06/2025).
Sebanyak 142 orang dari unsur bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan menghadiri kegiatan yang digagas oleh BPKAD Barsel, menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan Kemenkumham Kalteng.
Dalam sambutannya, Khristianto menyampaikan pentingnya pemahaman menyeluruh atas sistem pengelolaan keuangan, mengingat hal tersebut menjadi indikator utama profesionalisme dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi BPK RI jangan dianggap angin lalu, karena ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat,” kata Khristianto.
Ia meminta seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi secara serius karena muatannya sangat teknis dan relevan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan klasik yang terus berulang di Barsel.
Wabup menyebut dirinya dan Bupati bahkan terlibat langsung dalam pertemuan dengan pihak BPK demi menggali pemahaman yang lebih dalam atas kelemahan yang selama ini terjadi.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum perbaikan menyeluruh atas sistem kerja bendahara dan PPK di seluruh perangkat daerah.
Materi yang disampaikan mencakup prinsip dasar, tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Ke depan, Pemkab Barsel akan melakukan pemantauan intensif, termasuk oleh Wabup sendiri, yang menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan regulasi berjalan sebagaimana mestinya.
“Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya satu OPD. Mari kita jaga integritas pengelolaan keuangan Barsel,” tandas Khristianto. (Red/Adv)
