PALANGKARAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan kembali komitmen Pemprov Kalteng dalam menjalankan visi dan misi yang telah dirancang bersama Wakil Gubernur. Penegasan itu disampaikan dalam rapat pengarahan kepada seluruh pejabat Pemprov, bertempat di Aula Jayang Tingang, Rabu (14/05/2025).
Agustiar menyatakan bahwa satu-satunya visi yang harus diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah adalah visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah selaras dengan Asta Cita Presiden. Ia menekankan bahwa program-program tersebut mengedepankan masyarakat Dayak dan pembangunan Kalimantan Tengah secara menyeluruh.
“Kita harus bekerja dengan semangat lokalitas, yakni Manggatang Utus, agar Kalteng bisa menjadi daerah berkah, maju, dan bermartabat. Semua ini bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Agustiar. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (14/05/2025).
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar memaksimalkan sisa waktu dalam menyukseskan delapan program 100 hari kerja. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada Program Prioritas Huma Betang yang menjadi kerangka utama pembangunan.
“Verifikasi data Kartu Huma Betang Sejahtera harus dimulai tahun ini, agar implementasi pada 2026 berjalan tepat sasaran. Fokus kita adalah masyarakat pedalaman yang paling membutuhkan,” katanya dengan nada tegas.
Program-program besar lainnya yang didorong antara lain adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Sekolah Rakyat, serta penguatan peran Koperasi Merah Putih Desa. Ia juga menyinggung soal pentingnya penertiban kawasan hutan dan penguatan pendapatan daerah.
Agustiar pun menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik serta penanganan cepat terhadap temuan-temuan dari BPK, terutama menyangkut aset dan penganggaran daerah.
Sementara itu, Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menyatakan bahwa hampir semua program 2025-2030 sudah terlaksana. Program 100 hari, katanya, menjadi bentuk komitmen konkret Pemprov dalam menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Prioritas utama juga mencakup pembangunan jalan, akses listrik dan internet di desa, pengangkatan PPPK, serta pencegahan bencana lewat sistem deteksi dini,” tandas Leonard. (Red/Adv)
