PALANGKA RAYA – Komitmen dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor perlu ditunjang oleh sistem pelayanan yang mudah dan terjangkau. Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Armada.
Dirinya menilai bahwa pelayanan Samsat yang ada di daerah saat ini masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas atau jaringan digital yang belum optimal.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif membuat sistem yang mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan mereka. Jangan sampai sistem yang rumit justru menghambat partisipasi warga,” ujar Armada di Palangka Raya, Rabu (26/03/2025).
Ia menyarankan agar pelayanan tidak lagi terpaku pada sistem konvensional, tetapi mulai mengadopsi berbagai pendekatan modern yang fleksibel dan efisien bagi masyarakat.
“Samsat keliling, layanan daring, dan pemanfaatan teknologi lainnya harus ditingkatkan. Dengan cara ini, masyarakat yang jauh dari kota tetap bisa mengakses layanan pajak,” tuturnya.
Menurut Armada, tidak maksimalnya pemungutan pajak kendaraan akibat buruknya sistem pelayanan akan menjadi kerugian besar bagi daerah yang kehilangan potensi PAD.
“Ini menyangkut pendapatan daerah. Maka harus ada langkah yang cepat dan sistematis agar pajak ini benar-benar bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selain soal sistem, edukasi masyarakat juga sangat penting agar mereka memahami peran pajak dalam mendukung pembangunan.
“Kalau masyarakat tahu bahwa pajak mereka bermanfaat langsung bagi pembangunan, maka mereka pun akan lebih sadar untuk membayar,” ucapnya.
“Maka, sistem harus dibuat sesederhana mungkin dan sedekat mungkin dengan masyarakat agar partisipasi mereka meningkat,” tandas Armada. (Red/Adv)
