PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hj. Siti Nafsiah mendesak agar pemerintah segera memperkuat rantai distribusi bantuan pupuk dan alat pertanian yang selama ini masih mengalami kendala. Ia menyebut, distribusi yang buruk justru merugikan petani lokal dan menghambat produktivitas.
“Distribusi bantuan pupuk dan alat pertanian masih banyak keluhan. Ini yang harus dibenahi agar petani bisa bekerja tanpa was-was,” kata Siti Nafsiah, Selasa (11/02/2025).
Ia menegaskan bahwa rantai distribusi harus bersifat responsif dan adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan tiap daerah. Jangan sampai bantuan datang terlambat dan akhirnya tidak terpakai secara optimal.
“Petani itu bekerja mengikuti musim. Kalau bantuan datang setelah musim tanam lewat, ya sia-sia saja,” ujarnya.
Selain itu, Siti juga mendorong agar pemerintah mengefisienkan birokrasi dalam penyaluran bantuan sehingga tidak ada keterlambatan akibat prosedur yang berbelit.
“Bantuan bukan sekadar simbol, tapi harus hadir saat dibutuhkan. Pemerintah harus hadir lebih cepat dari masalah,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan kelompok tani juga dibutuhkan dalam mengawasi dan memantau proses penyaluran bantuan.
“Kalau semua pihak terlibat, peluang terjadinya penyelewengan juga bisa ditekan,” jelas Siti.
Menurutnya, penguatan distribusi bantuan juga harus diimbangi dengan transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan sosial antarpetani.
“Data harus terbuka dan bisa diakses. Petani berhak tahu ke mana dan kepada siapa bantuan disalurkan,” katanya.
“Kami di Komisi II akan terus menekankan aspek keadilan dan keberlanjutan dalam setiap program yang menyasar sektor pertanian,” tandas Siti Nafsiah. (Red/Adv)
