PALANGKARAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) menjadi lokasi kunjungan kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., dalam rangka memantau langsung kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perguruan tinggi tersebut, Rabu (10/12/2025).
Rektor UPR, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU menyambut kunjungan tersebut sebagai momentum penting memperkuat tata kelola sumber daya manusia dalam menghadapi tuntutan pendidikan tinggi.
“Ini bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan profesionalisme ASN di UPR,” ucap Prof. Salampak saat menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
Dalam paparannya, Prof. Salampak menjelaskan bahwa UPR baru saja memperkuat tenaga pendukung tridharma dengan penambahan 291 PPPK yang diangkat November 2025. Ia menilai hadirnya pegawai baru akan mempercepat capaian layanan akademik dan administrasi.
Langkah tersebut, katanya, menjadi bagian dari komitmen universitas untuk memperkuat fondasi layanan pendidikan agar lebih responsif.
Rektor juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan prioritas utama UPR dan harus terus dilakukan agar setiap pegawai mampu mengikuti perkembangan kebutuhan institusi.
“Kehadiran BKN memberi semangat bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik dan disiplin,” katanya.
Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini menuntut setiap ASN bekerja berbasis capaian terukur, bukan hanya administrasi. Ia menekankan perlunya standar objektif dalam setiap proses birokrasi.
“ASN harus bekerja dengan standar yang jelas, objektif, dan terukur. Evaluasi kinerja itu bukan sekadar laporan, tetapi alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Menurutnya, sistem merit harus menjadi landasan utama tata kelola pegawai di semua institusi, termasuk perguruan tinggi negeri, agar profesionalitas ASN tetap terjaga.
Selain itu, Prof. Zudan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan, penilaian kinerja, hingga pengembangan kompetensi.
Ia mengatakan digitalisasi merupakan kunci terciptanya birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi menjadi kunci agar manajemen ASN bisa mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi,” ungkapnya.
Kegiatan kunjungan turut menghadirkan sesi dialog dengan pegawai UPR, membahas beragam tantangan teknis dan kebijakan dalam pengembangan kompetensi serta implementasi sistem kepegawaian.
Melalui diskusi tersebut, BKN memperoleh gambaran aktual mengenai kondisi internal UPR sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan secara nasional.
Menutup kunjungan, Prof. Zudan kembali menegaskan komitmen BKN memperkuat kerja sama dengan UPR demi membangun ekosistem ASN yang berintegritas dan terukur kinerjanya.
“Sinergi ini penting untuk memastikan perguruan tinggi memiliki SDM yang mampu mendorong kualitas layanan dan pencapaian tujuan institusi,” tandas Zudan. (Red/Adv)
