MUARA TEWEH – Permasalahan gangguan listrik yang terus terjadi di Desa Lemo dan Desa Pendreh kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara. Rapat dipimpin Ketua Komisi II, H. Taufik Nugraha, S.Kom., dan berlangsung di ruang rapat DPRD bersama perwakilan PLN Muara Teweh, H.M. Haris, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Barito Utara, Eveready Noor, S.E.
RDP digelar sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat terkait gangguan listrik yang berdampak langsung pada aktivitas harian, terutama bagi pelayanan publik yang membutuhkan pasokan listrik stabil. DPRD menilai persoalan ini harus diselesaikan secara cepat dan menyeluruh.
Dalam jalannya rapat, Ketua Komisi II, H. Taufik Nugraha, S.Kom., menekankan pentingnya langkah strategis dari PLN dalam menyelesaikan permasalahan gangguan listrik tersebut. Menurutnya, kebutuhan listrik sudah menjadi dasar dalam menunjang kehidupan masyarakat, sehingga keandalannya tidak boleh terputus.
“Kami meminta PLN memberikan langkah konkret dan jadwal penanganan yang jelas agar masyarakat Desa Lemo dan Pendreh tidak terus-menerus mengalami gangguan listrik. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).
Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan PLN Muara Teweh, H.M. Haris, memaparkan kondisi jaringan yang saat ini sedang dalam proses penelusuran dan perbaikan. Ia menjelaskan bahwa beberapa titik jaringan membutuhkan penataan ulang agar pasokan listrik dapat kembali stabil.
Menurut Haris, beberapa komponen jaringan juga harus diganti karena dinilai tidak lagi berfungsi secara optimal. Ia menyampaikan bahwa tim lapangan telah bekerja untuk memeriksa jalur yang berpotensi mengalami gangguan berulang, termasuk wilayah yang memiliki struktur jaringan cukup kompleks.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Eveready Noor, S.E., menyampaikan apresiasinya terhadap langkah DPRD menginisiasi RDP ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah siap bekerja sama dengan PLN untuk memastikan layanan listrik dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat listrik merupakan faktor penunjang utama pembangunan.
Eveready menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak mendapatkan layanan listrik yang layak. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi agar persoalan gangguan jaringan dapat terselesaikan dengan cepat.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya percepatan perbaikan jaringan di titik yang dinilai paling sering mengalami gangguan, evaluasi teknis menyeluruh pada jalur distribusi, serta kewajiban PLN menyampaikan laporan berkala kepada DPRD hingga persoalan tuntas.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap penyelesaian gangguan listrik di Desa Lemo dan Desa Pendreh dapat dilakukan secara komprehensif dan memberikan kepastian bagi warga yang selama ini terdampak.
“Kami percaya langkah bersama ini akan membawa hasil terbaik demi kenyamanan masyarakat yang membutuhkan layanan listrik andal setiap harinya,” tandas Taufik. (Red/Adv)
