PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menilai bahwa ketimpangan akses pendidikan dan rendahnya kesempatan kerja masih menjadi hambatan nyata dalam penanganan kemiskinan meski angka kemiskinan tercatat rendah. Hal itu disampaikan Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota, Achmad Zaini, Senin (24/11/2025) di Palangka Raya.
Zaini memaparkan bahwa tingkat kemiskinan Palangka Raya berada pada angka 3,62 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut membuat Palangka Raya berada pada posisi kedua terendah tingkat kemiskinannya setelah Kabupaten Lamandau. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan pemerintah telah membantu meningkatkan efektivitas pengurangan kemiskinan.
“Alhamdulillah, dengan kondisi ini kita melihat kerja tim pengendalian kemiskinan berjalan cukup baik. Penurunan ini salah satunya berkat inovasi dan intervensi melalui berbagai program,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa bantuan sosial, gerakan pangan murah, serta dukungan kepada UMKM menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah. Selain itu, Pemkot Palangka Raya telah meluncurkan aplikasi lowongan kerja untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi peluang kerja.
Namun, Zaini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi sektor yang perlu perhatian lebih. Berdasarkan data, 54,41 persen masyarakat miskin di Palangka Raya hanya menempuh pendidikan hingga SD atau SMP. Sementara itu, 54,78 persen lainnya tidak memiliki pekerjaan tetap.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah merancang penguatan program peningkatan lama sekolah, penyediaan akses pelatihan, serta perbaikan layanan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera melalui pendirian Sekolah Rakyat sebagai langkah alternatif pendidikan.
“Tak hanya itu, sejumlah program berbasis kesejahteraan ekonomi masyarakat juga terus berjalan, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” tuturnya.
Menurut Zaini, strategi pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pemberian bantuan sesaat. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan agar mereka mampu bersaing di dunia kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Ia mengatakan bahwa Pemkot Palangka Raya akan terus melakukan evaluasi rutin terhadap seluruh program penanganan kemiskinan. Tujuannya agar setiap kebijakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan menyentuh kelompok yang benar-benar rentan.
Dengan komitmen berkelanjutan tersebut, pemerintah optimistis upaya pengentasan kemiskinan dapat memberikan perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia di masa mendatang.
“Harapannya, seluruh upaya yang dilakukan dapat memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” tandas Zaini. (Red/Adv)
