PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya menjaga efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran pada tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Paripurna DPRD, baru-baru ini.
Dalam rapat tersebut, Arbert menyampaikan pidato penjelasan Pemerintah Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Pemerintah Kota menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pemandangan umum fraksi yang pada dasarnya menerima dan memahami landasan usulan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan utama dalam penyusunan RAPBD 2026. Meski demikian, Pemko optimistis dapat mengoptimalkan PAD melalui strategi terukur.
“Pemerintah kota akan memaksimalkan aset daerah, digitalisasi layanan pajak, serta memperluas basis wajib pajak sebagai strategi peningkatan PAD,” jelasnya.
Arbert juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja daerah dengan menjaga efisiensi tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas publik.
Terkait penyertaan modal dan bantuan sosial, ia memastikan seluruh anggaran disalurkan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap program dirancang mengacu pada RPJMD dan visi misi kepala daerah. Fokus tetap pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi,” ucapnya.
“Prinsip money follows program akan tetap kami jalankan. Setiap alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” tandas Arbert. (Red/Adv)
