PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, efektivitas belanja dan konsistensi kebijakan fiskal menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan tahun tersebut.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal berjalan konsisten, dan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Okki, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan, berdasarkan proyeksi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah provinsi menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menekan angka kemiskinan menjadi sekitar 4,31 hingga 4,89 persen.
Menurut Okki, target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap arah pembangunan, namun tetap memerlukan pengelolaan anggaran yang cermat, terutama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada asumsi makro. Diperlukan kebijakan belanja yang efisien dan tepat sasaran agar target bisa dicapai,” ujarnya.
Okki juga menyoroti potensi perubahan dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat memengaruhi kondisi fiskal daerah.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Kalteng untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi sumber daya lokal.
“Perubahan dari pusat bisa berdampak pada perencanaan keuangan. Karena itu, daerah harus punya strategi untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengganggu program prioritas,” katanya.
Lebih lanjut, Okki menekankan pentingnya memperkuat sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif, yang memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Ia menilai sektor-sektor tersebut juga mampu membuka lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan menjadi 3,30 persen pada tahun 2026.
“Pelatihan kerja berbasis kompetensi dan dukungan investasi padat karya harus menjadi fokus agar pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan tidak tumpang tindih.
“Sinkronisasi target daerah dan nasional menjadi kunci agar arah pembangunan berjalan seimbang dan saling mendukung,” jelas Okki.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa optimisme pemerintah terhadap capaian pembangunan 2026 harus dibarengi dengan disiplin fiskal dan efektivitas belanja publik.
“Kita harus pastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, bukan sekadar mengejar angka realisasi,” pungkasnya. (red/adv)
