PALANGKARAYA – Turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp253 miliar membuat Pemerintah Kota Palangka Raya menempuh langkah efisiensi dan inovasi agar pelayanan publik tetap berjalan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyebut kebijakan fiskal ini menjadi ujian sekaligus kesempatan memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Kita akan lakukan efisiensi, rasionalisasi belanja operasional, optimalisasi aset pemerintah melalui kerja sama dengan pihak ketiga, serta memperkuat akses pada program bantuan pemerintah pusat,” jelasnya, belum lama ini.
Ia memastikan, strategi efisiensi bukanlah pengurangan kualitas pelayanan, melainkan pengalihan anggaran ke sektor yang lebih prioritas.
Fairid mencontohkan, aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan akan dioptimalkan melalui skema kerja sama dengan investor maupun pihak swasta lainnya.
Dengan begitu, tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga menciptakan peluang kerja serta investasi baru.
Selain mengandalkan aset, Pemkot juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna meraih dukungan program nasional di bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Ia menilai, pola sinergi ini penting untuk menutupi keterbatasan fiskal akibat pemangkasan dana transfer.
Walaupun sejumlah rencana pembangunan harus disesuaikan, Fairid memastikan pemerintah tetap fokus menuntaskan program strategis.
“Semua pembangunan akan dijaga agar tetap berjalan sesuai jalur meski dilakukan bertahap,” tandas Fairid. (Red/Adv)
