KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menilai efektivitas belanja daerah masih perlu mendapat perhatian serius. Meski menyetujui LPj APBD Tahun Anggaran 2024, fraksi memberi catatan penting agar anggaran diarahkan pada kegiatan produktif.
Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Wahidin, dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu (13/8/2025).
Dalam paparannya, ia menyebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,585 triliun. Rinciannya, PAD Rp68,168 miliar, transfer pusat Rp1,456 triliun, transfer antar daerah Rp52,166 miliar, serta pendapatan sah lainnya Rp8,061 miliar.
Belanja daerah pada 2024 tercatat Rp1,587 triliun, sehingga menimbulkan defisit Rp1,945 miliar. Namun, penerimaan pembiayaan Rp56,623 miliar mampu menutupinya, bahkan menghasilkan SiLPA Rp54,678 miliar.
Meski angka SiLPA cukup besar, Gerindra menekankan perlunya pengendalian lebih ketat agar anggaran tidak terserap untuk pos yang kurang produktif.
“Efektivitas pelaksanaan program di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus ditingkatkan,” ujar Wahidin.
Ia juga mengingatkan bahwa PAD masih rendah dibanding total pendapatan daerah, sehingga perlu strategi khusus untuk meningkatkannya.
Menurutnya, intensifikasi pajak daerah dan penguatan BUMD bisa menjadi kunci untuk memperluas kontribusi PAD.
Dengan persetujuan ini, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 resmi disahkan menjadi Perda.
“Berdasarkan hasil pembahasan, Fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024,” pungkasnya. (Red/Okta)
