PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menggencarkan optimalisasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pembangunan berbasis data. Dalam forum koordinasi terbaru, Pemko kembali menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data nasional.
Forum tersebut menghadirkan pembahasan mendalam seputar pentingnya penyelarasan data antarsektor melalui prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi.
“Upaya ini kami lakukan melalui pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia dengan narasumber utama dari BPS. Kita ingin empat prinsip utama Satu Data Indonesia dapat dilaksanakan,” ujar Alman P Pakpahan, Staf Ahli Wali Kota, baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah fondasi penting agar data yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah bisa digunakan secara efisien dan tidak tumpang tindih.
Alman juga mendorong agar peran Bapperida sebagai Sekretariat Forum Satu Data terus diperkuat dalam memastikan data yang digunakan dalam perencanaan benar-benar akurat dan valid.
Kepala Bapperida Palangka Raya, Fauzi Rahman menegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sangat tergantung pada keterisian data sektoral dalam sistem SIPD.
Ia menyebut, ketiadaan data yang memadai bisa menyebabkan subkegiatan tidak muncul di sistem sehingga proses perencanaan dan penganggaran terganggu.
Fauzi menekankan bahwa pengelolaan data harus mengikuti alur verifikasi berbasis elektronik agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis.
“Kalau datanya tidak terisi, kegiatan pun tidak bisa ditarik ke dalam sistem. Ini akan berdampak langsung pada penganggaran dan pelaksanaan pembangunan,” tandas Fauzi. (Red/Adv)
