PANGKALAN BUN – Upaya memperkuat kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus digalakkan OJK Provinsi Kalimantan Tengah lewat kegiatan evaluasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Kegiatan berlangsung selama dua hari di Pangkalan Bun, dan diikuti para pimpinan serta pemegang saham BPR/BPRS dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah.
“Kita tidak lagi berada di fase mempertanyakan apakah BPR dan BPRS harus berubah—melainkan bagaimana mereka bisa memimpin perubahan itu sendiri,” ucap Primandanu Febriyan Aziz, Selasa (29/07/2025).
OJK mengkaji aspek kinerja melalui indikator kuantitatif dan kualitatif seperti pertumbuhan aset, rasio kecukupan modal, serta efisiensi operasional masing-masing lembaga.
Dari hasil evaluasi, secara umum terdapat perbaikan signifikan namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal digitalisasi layanan dan penguatan sistem manajemen risiko.
Para peserta juga mendapatkan pemaparan teknis terkait implementasi SAK EP dari narasumber OJK pusat dan Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman menangani sektor keuangan mikro.
Tujuannya agar seluruh pengelola bank mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan turut menghadirkan LPS Regional II yang menyampaikan materi penting mengenai pelindungan simpanan serta stabilitas sektor BPR dan BPRS dalam menghadapi tekanan ekonomi.
LPS juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip intermediasi dan kehati-hatian sebagai bagian dari pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, OJK berharap terjadi lompatan transformasi kelembagaan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh aspek layanan dan budaya organisasi.
“Transformasi harus dimulai dari niat yang tulus untuk berubah, ditopang dengan strategi yang terukur, serta semangat kolaboratif demi keberlanjutan lembaga,” tandas Primandanu. (Red/OJK Kalteng)
