PALANGKARAYA – Meningkatnya jumlah pendatang dari luar daerah yang datang ke Palangka Raya untuk mencari pekerjaan memicu kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi di masa mendatang. DPRD meminta agar hal ini segera ditangani secara serius.
Arif M. Norkim, Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, menilai perlu ada langkah tegas dalam mengatur alur masuk pendatang demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan menghindari munculnya persoalan baru.
“Pendatang dari luar daerah jangan semua tertumpu ke Kota Palangka Raya untuk mencari pekerjaan. Ini harus jadi perhatian, agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujar Arif, Senin (14/07/2025).
Menurut Arif, arus urbanisasi yang tidak terkendali akan membuat warga lokal tersingkir dari peluang kerja yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia menambahkan, tugas membuka lapangan kerja bukan hanya milik satu daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh wilayah di Indonesia, agar tidak terjadi penumpukan penduduk di daerah tertentu saja.
Arif mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi ketat, termasuk pemberlakuan persyaratan ketenagakerjaan dan pengawasan terhadap aktivitas rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan.
Pemerintah juga diminta untuk menyiapkan data dan pemetaan terhadap sektor pekerjaan yang paling rentan dimasuki oleh pendatang dalam jumlah besar.
Ia mengusulkan agar tenaga kerja lokal diberi pelatihan intensif dan insentif untuk mengisi posisi kerja yang potensial, sebelum dibuka untuk pendatang dari luar.
“Langkah ini bukan diskriminatif, tapi bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” ujarnya.
“Dengan tata kelola yang bijak, kita bisa menjaga stabilitas ketenagakerjaan tanpa harus menutup diri,” tandas Arif. (Red/Adv)
