PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam menuntaskan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di beberapa kawasan, khususnya wilayah pinggiran dan pelosok yang selama ini belum tersentuh secara maksimal oleh arus pembangunan utama.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menyampaikan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan merata agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat yang sama tanpa diskriminasi wilayah.
“Pemko Palangka Raya harus terus bekerja keras agar tidak ada wilayah pinggiran yang tertinggal,” tegasnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa meskipun secara statistik angka kemiskinan menurun, namun potret di lapangan masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh program kesejahteraan.
Rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan minimnya kesempatan kerja di wilayah rural menjadi faktor utama mengapa angka kemiskinan tetap menghantui sebagian penduduk pinggiran.
Zaini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh sektor dalam menciptakan program yang bersifat memberdayakan dan berkelanjutan, tidak sekadar bantuan sesaat tanpa dampak jangka panjang.
Menurutnya, Pemko Palangka Raya terus menggagas berbagai inisiatif sosial yang berpihak kepada masyarakat kecil, seperti pelatihan kerja, bantuan UMKM, serta perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis data dan partisipatif menjadi andalan agar kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh menimbulkan jurang ketimpangan baru, dan justru harus menghapus kesenjangan lama yang selama ini membelenggu kawasan terpencil.
“Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati pusat kota. Harus adil dan menyeluruh,” tandas Zaini. (Red/Adv)
