PALANGKARAYA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, menyatakan bahwa meskipun persentase kemiskinan di wilayahnya termasuk rendah, persoalan tersebut tetap memerlukan penanganan yang serius dan terpadu dari berbagai pihak.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya 2025, yang berlangsung di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya.
“Jumlah penduduk miskin berdasarkan Susenas 2024 mencapai 10,7 ribu jiwa atau sekitar 3,52 persen dari total penduduk. Ini tergolong rendah, namun tidak boleh dianggap remeh,” ucap Amos, belum lama ini.
Menurutnya, tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan bukan semata angka, melainkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama dari aspek pendidikan.
Berdasarkan data BPS, sebanyak 54 persen dari warga miskin hanya berpendidikan SD dan SMP. Hal ini berdampak besar terhadap kemampuan mereka memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan sesuai Upah Minimum Regional.
Ia menambahkan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan harus bersifat holistik, tidak hanya fokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Masalah kemiskinan sangat kompleks, tidak bisa ditangani dari satu sisi saja. Kita perlu melihat secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, akses layanan, hingga perubahan perilaku,” ujarnya.
Amos juga menekankan pentingnya data yang akurat dan terkini sebagai fondasi kebijakan. Ia mengatakan BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk menyuplai informasi statistik yang relevan.
Ia berharap agar koordinasi lintas sektor yang dibangun melalui rakor ini dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Statistik hanyalah angka, tapi setiap angka mencerminkan kehidupan seseorang yang membutuhkan perhatian nyata,” tandas Amos. (Red/Adv)
