PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2025. Total investasi yang masuk mencapai Rp7,16 triliun, dengan kontribusi hampir seimbang antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo, mengungkapkan bahwa PMA tercatat sebesar Rp3,30 triliun, sedangkan PMDN menyumbang Rp3,86 triliun.
“Jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024, terdapat pertumbuhan sebesar 43,50 persen. Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, kenaikannya bahkan mencapai 72,04 persen,” jelasnya, Rabu kemarin (11/6/2025).
Sektor primer menjadi pendorong utama investasi, dengan subsektor pertambangan mencatat nilai tertinggi sebesar Rp2,72 triliun. Disusul subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp2,59 triliun, serta industri makanan sebesar Rp980,73 miliar.
Pada sisi PMA, investasi tertinggi berasal dari sektor pertanian dan peternakan (Rp1,76 triliun), disusul industri makanan (Rp894,79 miliar), dan pertambangan (Rp525,61 miliar). Sementara itu, PMDN paling banyak terserap di sektor pertambangan (Rp2,20 triliun), sektor pertanian dan peternakan (Rp825,43 miliar), serta jasa lainnya (Rp434,56 miliar).
Kementerian Investasi/BKPM menargetkan realisasi investasi di Kalimantan Tengah tahun ini sebesar Rp25,93 triliun. Data ini dihimpun melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib dilaporkan pelaku usaha secara berkala, sesuai dengan tahap pembangunan atau operasionalisasi kegiatan usaha.
Dalam konteks visi pembangunan jangka menengah, Pemprov Kalteng terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, optimalisasi PAD, dan pertumbuhan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, menyambut Indonesia Emas 2045.
“Investasi bukan hanya tentang modal masuk, tetapi juga peluang kerja, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi penggerak ekonomi daerah secara keseluruhan,” pungkas Sutoyo. (*)