PALANGKARAYA – Upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun pelayanan publik yang adil dan berkeadilan sosial terus ditunjukkan lewat berbagai program, salah satunya dengan pelaksanaan Sosialisasi Layanan Informasi dan Dokumentasi serta SP4N-LAPOR yang menyasar kelompok penyandang disabilitas, Jumat (9/5/2025) kemarin.
Sosialisasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, tidak tertinggal dari proses pembangunan dan pelayanan publik.
Sekretaris Diskominfo Kota Palangka Raya, Normalasari, menggarisbawahi bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam layanan publik harus dijamin penuh oleh pemerintah, termasuk dalam hal akses informasi dan pengaduan layanan.
“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi, dan aspirasi terkait pelayanan publik,” ucap Normalasari dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data, melainkan juga memastikan bahwa setiap orang dapat memahami dan menggunakan informasi tersebut secara efektif.
“Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat layanan publik yang inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh semua kalangan termasuk penyandang disabilitas,” tuturnya menambahkan.
Normalasari menyebut bahwa selama ini kelompok disabilitas sering kali terpinggirkan akibat keterbatasan akses fisik, teknologi, hingga komunikasi. Karena itu, inovasi layanan dan desain kebijakan harus mulai melibatkan perspektif inklusi.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi semacam ini bukan hanya sebatas agenda formal, tetapi menjadi ruang belajar bersama dan penguatan komitmen antara pemerintah dan masyarakat.
“Sosialisasi ini adalah langkah awal untuk lebih mendengarkan, memahami dan merespon kebutuhan informasi dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.
Ia pun optimis, ketika semua perangkat daerah mulai bergerak bersama memperkuat sistem yang berpihak pada semua kelompok, maka kualitas layanan publik yang manusiawi dan setara akan semakin terwujud.
“Saya percaya bahwa dengan komitmen yang kuat dan usaha berkelanjutan, kita dapat menciptakan layanan informasi publik yang benar-benar inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas,” tandas Normalasari. (Red/Adv)
