PALANGKA RAYA – Jelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng menggelar pertemuan strategis. Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kalteng pada Selasa (29/4/2025), dan menjadi momentum awal kerja sama penyusunan data sektor pendidikan.
Dalam audiensi ini, BPS Kalteng mengusulkan keterlibatan aktif Disdik Kalteng dalam penyediaan data yang mencakup berbagai elemen jasa pendidikan. Mulai dari lembaga kursus, sekolah swasta, kegiatan usaha di bidang pendidikan, hingga sekolah yang berstatus BLUD akan menjadi bagian penting dari basis data Sensus Ekonomi mendatang.
BPS juga menekankan pentingnya memasukkan data dari program pendidikan non formal, khususnya Kejar Paket. Program ini dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencegah terjadinya pernikahan di usia sekolah, yang selama ini menjadi tantangan sosial di banyak daerah.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Reza Prabowo, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerja sama penuh dengan BPS. “Data sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk potret ekonomi daerah. Kami siap mendukung BPS dalam pengumpulan data, termasuk jasa pendidikan, sekolah swasta, kursus, hingga program-program pendidikan non formal seperti Kejar Paket,” ujar Reza, Selasa (29/4/2025).
Reza menilai data yang berkualitas akan memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di daerah.
“Pendidikan itu bukan hanya menyangkut institusi formal, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas, seperti upaya menekan pernikahan usia dini melalui pendidikan alternatif,” ucap Reza.
Dalam kesempatan itu, BPS menginformasikan bahwa rata-rata harapan lama sekolah di Kota Palangka Raya telah mencapai 8,6 tahun, tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Tengah. Capaian ini merupakan modal sosial yang sangat potensial dalam pengembangan kualitas pendidikan.
Langkah awal kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan menjadi landasan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. “Kami akan terus mendukung langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas data dan kebijakan pendidikan,” tandas Reza. (Red/Adv)
