Kesbangpol Kalteng Dorong Efisiensi dan Sinergi dalam Program FPK 2025–2026

FOTO Ist.: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Katma F. Dirun saat memimpin rapat pembentukan FPK 2025–2026.
banner 468x60

PALANGKARAYA – Komitmen untuk memperkuat semangat kebangsaan terus ditunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), digelar rapat pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2025–2026 yang dilaksanakan pada Jumat, 25 April 2025, bertempat di ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng.

Kegiatan yang dihadiri oleh para calon pengurus dan sekretariat ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Katma F. Dirun. Dalam arahannya, Katma menekankan pentingnya FPK menjadi wadah aktif yang mampu menjembatani perbedaan dan merawat kohesi sosial di Kalimantan Tengah.

“FPK bukan hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi motor penggerak aksi nyata di tengah masyarakat. Kegiatan FPK harus mampu melibatkan berbagai elemen anak bangsa dalam semangat persatuan,” ujar Katma F. Dirun. Jumat (25/04/2025).

Bacaan Lainnya

Katma juga menekankan bahwa dalam menyusun program kerja, FPK harus mempertimbangkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi dan dampak dari kegiatan yang dijalankan. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu pendekatan yang ditekankan dalam forum ini.

Forum turut mengusulkan tiga nama yang dinilai layak memimpin FPK Kalimantan Tengah, yakni Elkan Dedy, Andi Bustan, dan Rosna Dewita. Nama-nama tersebut akan diajukan ke Gubernur Kalimantan Tengah untuk dipertimbangkan sebagai calon ketua terpilih.

Sementara itu, Ketua FPK sebelumnya, Wahyudi F. Dirun, mengusulkan program kerja lanjutan berupa konsolidasi internal organisasi, sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, serta pendataan komprehensif terhadap paguyuban dan komunitas etnis di seluruh wilayah provinsi.

Wacana pembentukan sekretariat tetap FPK juga menjadi sorotan, dengan usulan memanfaatkan aset milik pemerintah provinsi yang tidak digunakan. Selain itu, dibahas pula pembentukan Bidang Internal dan Koordinator Wilayah (Korwil) FPK di setiap kabupaten dan kota.

Rapat diakhiri dengan seruan dari Wahyudi F. Dirun yang menekankan pentingnya percepatan administrasi sebagai landasan untuk pelaksanaan audiensi resmi dengan Gubernur Kalimantan Tengah.

“Momentum ini harus dijaga agar FPK benar-benar menjadi rumah besar pembauran yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Wahyudi. F. Dirun. (Red/Adv)

+ posts

Pos terkait