BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar terus mengutamakan inovasi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas mereka dalam pemerintahan daerah. Pesan tersebut ia sampaikan saat memimpin upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025 di Lapangan Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan bahwa tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, setelah hampir tiga dekade, peringatan ini harus menjadi kesempatan untuk merenung dan mengevaluasi sejauh mana otonomi daerah berhasil mewujudkan tujuan tersebut. “Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah [itu ada]. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun banyak daerah yang telah mencapai hasil yang memuaskan, masih ada daerah-daerah yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif. Oleh karena itu, Bima menegaskan pentingnya kepemimpinan yang inovatif, kolaboratif, serta mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan dan kemudahan berusaha. “Kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang [harus] jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif [dengan] membangun kerja sama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta menguatkan pentahelix, [dan] berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Bima juga menyatakan bahwa peran pemerintah pusat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi harus dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Sinergi dan kerja sama antarinstansi, baik pemerintah pusat maupun daerah, menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik. “Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Evaluasi itu dilakukan dalam kerangka sejauh mana kesejahteraan itu bisa dijemput, dicapai, dan direalisasikan,” ujarnya.
Bima juga menyoroti tantangan dalam otonomi daerah ke depan, termasuk pentingnya pengembangan SDM, penerapan meritokrasi dalam birokrasi, dan penyederhanaan regulasi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Program-program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), menjadi pendorong utama percepatan pembangunan daerah.
“Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bima.
Upacara Hari Otda juga diwarnai dengan penyerahan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri kepada sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024.
Provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Bangli, Klaten, Sragen, Banyuwangi, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, dan Pasaman. Kota yang menerima penghargaan antara lain Kota Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Tangerang, Medan, Batu, Samarinda, Makassar, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta. (Red/Adv)
