PALANGKARAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, pada Rabu (16/4/2025) lalu. Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menerima langsung dokumen LKPD tersebut. Turut hadir menyaksikan penyerahan, Pj Sekda Kota Palangka Raya, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Kota, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya.
Fairid menjelaskan bahwa penyerahan LKPD merupakan bagian dari siklus akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Proses ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari siklus akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang wajib dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan APBD,” ujar Fairid usai acara penyerahan tersebut.
Ia menambahkan bahwa laporan keuangan tersebut akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan audit. Hasil audit ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Tentu kita berharap Pemerintah Kota Palangka Raya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun ini, sebagaimana capaian yang telah diraih secara konsisten pada tahun-tahun sebelumnya,” lanjutnya.
Fairid yang menjabat sebagai wali kota dua periode itu juga mengungkapkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP akan menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah kota dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.
“Terutama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas,” tandas Fairid. (Red/Adv)
