KASONGAN – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara daring pada Senin (6/1/2025). Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi inflasi yang diprediksi menjadi tantangan besar di tahun 2025, khususnya bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Katingan.
Demikian hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengungkapkan bahwa inflasi pada Desember 2024 berhasil ditekan hingga 1,57% year-on-year, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatatkan angka 2,6%. Meskipun ada sedikit kenaikan harga beberapa komoditas di awal Januari, Tito menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas wajar.
Menurut Tito, dalam rakor ini, berbagai langkah pengendalian inflasi dibahas, termasuk upaya menjaga pasokan bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga di tingkat daerah. Pemerintah pusat berharap seluruh daerah dapat berkolaborasi untuk menghindari dampak buruk terhadap perekonomian.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memaparkan lima langkah strategis untuk mengatasi inflasi pangan pada 2025. Beberapa langkah tersebut antara lain penyaluran beras SPHP sebanyak 300.000 ton di wilayah dengan harga di atas HPP pada Januari dan Februari 2025, serta bantuan pangan beras bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Arief menambahkan bahwa pemerintah juga akan mendistribusikan pangan sebanyak 750 ton serta menyediakan 453 kios pangan di seluruh Indonesia, guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan mengendalikan inflasi pangan.
Dengan rakor ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kerja sama antar sektor dan daerah dalam mengatasi tantangan inflasi serta mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025. (Red/*)
